Efektifitas Penagihan Dengan Surat Paksa Penerimaan Pajak

Skripsi EkonomiAnalisis Efektifitas Penagihan Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

pelayanan pdam Efektifitas Penagihan Dengan Surat Paksa Penerimaan Pajak Efektifitas Penagihan Dengan Surat Paksa Penerimaan Pajak pelayanan pdam

 

 

Latar Belakang Skripsi 

Salah satu  cara yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam usaha peningkatan penerimaan pajak adalah dengan melakukan pembauran peraturan, kebijakan dan administrasi perpajakan dimana telah dilakukan secara terus menerus, bertahap, konsisten dan berkelanjutan. Usaha yang telah ditempuh bangsa Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sektor perpajakan yaitu diawali dengan adanya perubahan atau pembaharuan sistem perpajakan nasional yang biasanya lebih dikenal dengan nama Tax Reform. Tax Reform dilakukan pemerintah karena dianggap bahwa peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 1983 adalah peninggalan kolonial Belanda yang  sudah tidtesisak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, struktur dan organisasi pemerintahan serta tidak berdasarkan Pancasila.

Tujuan dari dilakukannya reformasi perpajakan yaitu untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan diri kita sendiri.  Pemerintah menyadari bahwa untuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional kita tidak dapat dan tidak mungkin hanya mengandalkan kepada peningkatan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas alam maupun dari utang luar negri. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber diluar minyak bumi dan gas merupakan suatu keharusan yang mutlak bagi berhasilnya pelaksanaan pembangunan. Pada reformasi perpajakan sistem perpajakan yang berlaku pada saat itu akan disederhanakan. Salah satu bukti diberlakukannya tax reform yaitu ditandai dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak self assessment yaitu dimana wajib pajak sekarang diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri segala perpajakannya menggantikan sistem official assessment dimana dalam sistem ini semua urusan perpajakan dilakukan oleh fiskus termasuk menghitung dan melaporkan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan diubah lagi dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana prosedur penerbitan Surat Paksa yang diterapkan di KPP   Pratama Karanganyar?
  2. Bagaimana cara menganalisa efektifitas penagihan dengan menggunakan Surat Paksa di KPP Pratama Karanganyar?
  3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam kegiatan pelaksanaan Surat Paksa di KPP Pratama Karanganyar?

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah ingin mengetahui, sebagai berikut :

  1. Bagaimana prosedur penerbitan Surat Paksa yang diterapkan di KPP   Pratama Karanganyar.
  2. Bagaimana cara menganalisa efektifitas penagihan dengan menggunakan Surat Paksa di KPP Pratama Karanganyar
  3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam kegiatan pelaksanaan Surat Paksa di KPP Pratama Karanganyar

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan serta keterangan dari KPP Pratama Karangnayar dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.  Penerimaan pajak tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 23 % dari tahun 2008 yaitu dimana tahun 2008 penerimaan pajaknya mencapai Rp. 262,529,343.500 dan pada tahun 2009 naik menjadi Rp. 322,911,092.590

2.  Pelaksanaan kegiatan penagihan dengan Surat Paksa dari mulai penerbitan sampai pelaksanaannya telah sesuai dengan Standart Operating System yang diterapkan oleh SIDJP hanya saja dalam penyelesaiannya dimana seharusnya harus diselesaikan dalam waktu 7 hari di KPP Pratama Karanganyar diselesaikan lebih dari 7 hari.

3.  Pelaksanaan kegiatan Penagihan dengan Surat Paksa jika dinilai dari perbandingan jumlah lembar yang diterbitkan dengan yang terbayar dinilai sangat efektif baik dari tahun 2008 maupun 2009 dikarenakan tingkat rasio yang dihasilkan lebih dari 60%, tetapi jika dinilai dari segi nominal tingkat penagihan dengan surat paksa yang dilakukan dinilai tidak efektif karena jika dilihat dari rasio yang dihasilkan masih dibawah 60% di semua triwulan tahun 2008 meskipun pada tahun 2009 untuk triwulan I dan II lebih dari 60% tapi untuk triwulan III dan IV rasionya turun dibawah 60%. Hal ini terjadi mungkin Surat Paksa yang terbayar dari tunggakan  –tunggakan pajak yang jumlahnya relatif kecil.

4.  Kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa untuk pengurangan tunggakan pajak  yaitu sebesar Rp. 5,112,678,000 atau sebesar 25% dari seluruh jumlah pengurangan tunggakan pajak pada tahun 2008. Sedangkan untuk tahun 2009 kontribusi Surat Paksa dalam pengurangan tunggakan pajak naik menjadi Rp.  7,985,653,000 atau  sebesar 35,56 % dari total jumlah seluruh pengurangan tunggakan pajak.

5.  Kurang efektifnya pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa akibat minimnya Sumber Daya Manusia dalam Juru Sita Pajak yang tidak sebanding dengan banyaknya Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak. Selain itu banyaknya Juru Sita Pajak yang kurang paham atau kurang menguasai wilayah kerjanya.

Incoming search terms: