Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan

Skripsi EkonomiAnalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Tingkat Kemiskinan  (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011)

kemiskinan

Latar Belakang Skripsi 

Dilihat dari sisi etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya  berharta benda dan  serba kekurangan. Departemen Sosial dan Badan Pusat mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty treshold).

Jadi, seseorang dikatakan miskin jika pendapatannya berada di bawah Problematika kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah sebagai sebuah negara. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Mengamati jumlah dan populasi di bawah garis kemiskinan penduduk miskin di Indonesia pada periode tahun 2010-2011 (Tabel 1.1) tingkat kemiskinan mengalami kecenderungan menurun. Berdasarkan laporan BPS, penduduk miskin tingkat nasional dalam periode 2010-2011 tingkat kemiskinan turun dimana pada tahun 2010 sekitar 13,33 persen dan pada tahun 2011 sekitar 12,49 persen. peristiwa seperti ini bisa menjadi tolak ukur bagi pemerintah, apakah realisasi dalam mengurangi kemiskinan berjalan dengan berkelanjutan atau tidak, walaupun fenomena tingkat kemiskinan setiap tahun menurun, pemerintah juga jangan merasa puas dengan hasil yang ada, tetapi berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan adalah penting, karena apabila harga barang-barang kebutuhan pokok naik di tahun mendatang maka akan terjadi inflasi dan berakibat kepada penduduk yang tergolong tidak miskin dengan penghasilan disekitar garis kemiskinan dan berakibat pergeseran posisi menjadi miskin. 

Rumusan Masalah

1.  Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan secara parsial?

2.  Bagaimana pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat kemiskinan secara parsial?

3.  Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan secara parsial?

4.  Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten/kota dan tingkat pengangguran secara bersama-sama?

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi (Upah Minimum Kabupaten/Kota  (U) dan tingkat pengangguran  (P)  tingkat kemiskinan 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Diduga secara parsial variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota  dan pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap  tingkat  kemiskinan  variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian  yang bertujuan  untuk memperoleh pembuktian dari sebuah hipotesis. Pengumpulan data  diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).  

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap Tingkat kemiskinan 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan tingkat signifikasi 5 persen, variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan, telah terbukti .

2. Dengan tingkat signifikasi 5 persen, variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa upah minimum kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, telah terbukti.

3. Dengan tingkat signifikasi 5 persen, variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, telah terbukti.

4. Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan pengangguran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, telah terbukti.

Analisis Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Skripsi Ekonomi ~ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Karanganyar Tahun 1996-2010

akun

Latar Belakang Skripsi 

Dalam teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran, pendapatan regional bruto  adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah investasi. Ada beberapa hal yang sebenarnya berpengaruh dalam soal investasi ini. Investasi sendiri dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Investasi yang terjadi di daerah  terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta dapat berasal dari investasi  pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor  swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik. Besarnya investasi pemerintah dapat dihitung dari selisih antara total anggaran pemerintah dengan belanja rutinnya.

Selain investasi, maka tenaga kerja merupakan  suatu faktor yang mempengaruhi  output suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek  yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro  (2000) pertumbuhan  penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang  cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu  mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada  akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah.

Rumusan Masalah 

Pelaksanaan otonomi daerah dengan fokus pembangunan lebih diletakkan pada daerah Kabupaten/Kota maka sangat menarik untuk mengkaji faktor-faktor  apa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator yang digunakan adalah PDRB. Oleh karena itu untuk mengkaji pertumbuhan ekonomi  Kabupaten Karanganyar  dapat diamati dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di  Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana pengaruh realisasi  investasi  terhadap pertumbuhan ekonomi  di Kabupaten Karanganyar?
  2. Bagaimana pengaruh realisasi  pendapatan asli daerah  terhadap  pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar ?
  3. Bagaimana pengaruh  tenaga  kerja  terhadap pertumbuhan ekonomi  di Kabupaten Karanganyar?
  4. Bagaimana pengaruh  pengeluaran pemerintah  terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar?

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Investasi, PAD, Tenaga kerja, dan Pengeluaran Pemerintah  terhadap PDRB di Kabupaten Karanganyar pada tahun 1996-2010.

Kesimpulan

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan mengenai  analisis faktor-faktor yang mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada periode 1996–2010, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

  1. Pengujian secara bersama-sama terhadap variabel independen yaitu investasi, pendapatan asli daerah, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi. Jadi hipotesis pengujian secara bersama-sama investasi, pendapatan asli daerah, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah  berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi terbukti.
  2. Variabel  investasi berpengaruh secara signifikan positif terhadap variabel dependen  pertumbuhan ekonomi. Jadi hipotesis  pertama, yaitu  investasi berpengaruh signifikan positif terhadap  pertumbuhan ekonomi  periode 1996-2010 terbukti.
  3. Variabel  pendapatan asli daerah  berpengaruh secara signifikan positif terhadap variabel dependen  pertumbuhan ekonomi. Jadi hipotesis kedua, yaitu  pendapatan asli daerah  berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi periode 1996-2010 terbukti.
  4. Variabel  tenaga kerja  berpengaruh secara signifikan  negatif  terhadap variabel dependen  pertumbuhan ekonomi. Jadi hipotesis ketiga, yaitu tenaga kerja  berpengaruh signifikan  negatif  terhadap  pertumbuhan ekonomi periode 1996-2010 terbukti.
  5. Variabel  pengeluaran pemerintah  berpengaruh secara signifikan  negatif terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Jadi hipotesis keempat, yaitu  pengeluaran pemerintah  berpengaruh signifikan  negatif  terhadap pertumbuhan ekonomi periode 1996-2010 terbukti.
  6. Besarnya  adjusted R2  pada hasil estimasi model  pertumbuhan ekonomi adalah  sebesar  0,951878. Hal ini berarti bahwa 95 %  perubahan nilai pertumbuhan ekonomi  di Kabupaten Karanganyar  secara bersama-sama mampu dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model, yaitu  investasi, pendapatan asli daerah, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah. Sedangkan sisanya sebesar 5 % dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Dampak Langsung Dan Tidak Langsung Pertumbuhan Ekonomi

Skripsi Ekonomi~ Analisis Dampak Langsung Dan Tidak Langsung Desentralisasi Fiskal  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,  Penyerapan Tenaga Kerja Dan Jumlah Penduduk Miskin  Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah  Tahun 2004 – 2010

kemiskinan

Latar Belakang 

Desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal di kabupaten/kota Propinsi Jawa Tengah terhadap kondisi makro ekonomi dan sosial menunjukkan hasil yang relatif baik meskipun belum optimal. Terdapat beberapa indikator untuk melihat kinerja pembangunan daerah. Pertama, dilihat dari hasil  output pembangunan daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data realisasi menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB riil di kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah selama tujuh tahun terakhir menunjukkan kecenderungan selalu meningkat.  Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2004 sampai 2010 mengalami pertumbuhan cukup positif, tetapi belum mampu memecahkan permasalahan dasar di masing-masing daerah, yaitu besarnya angka pengangguran dan kemiskinan. Hampir di semua daerah di Jawa Tengah perekonomiannya cenderung meningkat, tetapi pertumbuhan tersebut belum mampu menyerap jumlah pengangguran yang cukup besar di wilayah ini, sehingga diperlukan laju pertumbuhan yang lebih besar lagi untuk mendorong kinerja pembangunan  daerah.

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

  1. Bagaimana dampak langsung  pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah pada periode Tahun 2004-2010?
  2. Bagaimana dampak langsung pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap tenaga kerja terserap kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah pada periode Tahun 2004-2010?
  3. Bagaimana dampak tidak langsung desentralisasi fiskal (melalui pertumbuhan ekonomi)   terhadap tenaga kerja terserap kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah pada periode Tahun 2004-2010?
  4. Bagaimana dampak langsung pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah pada periode Tahun 2004-2010?
  5. Bagaimana dampak tidak langsung desentralisasi fiskal (melalui pertumbuhan ekonomi)  terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah pada periode Tahun 2004-2010?

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung desentralisasi fiskal  terhadap  pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan jumlah penduduk miskin  kabupaten/kota  di  propinsi Jawa Tengah.  Penelitian terdiridari 29  kabupaten  dan 6  kota, menggunakan  data sekunder dari Badan Pusat Statistik  Jawa  Tengah  periode  2004  sampai dengan  2010.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin serta penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota  Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

  1. Desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah.  Dampak langsung antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.171, sedangkan dampak tidak langsungnya sebesar 0.000.
  2. Desentralisasi fiskal memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap tenaga kerja terserap kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. Dampak langsung antara desentralisasi fiskal dan tenaga kerja terserap sebesar 0.0241, sedangkan dampak tidak langsungnya sebesar 0.0127.
  3. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap tenaga kerja terserap kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. Dampak langsung antara pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap sebesar 0.074, sedangkan dampak tidak langsungnya sebesar 0.000.
  4. Desentralisasi fiskal memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. Dampak langsung antara desentralisasi fiskal dan jumlah penduduk miskin sebesar -0.438, sedangkan dampak tidak langsungnya sebesar -0.0139.
  5. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. Dampak langsung antara Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin sebesar -0.081, sedangkan dampak tidak langsungnya sebesar 0.000.

Analisis Faktor Penentu Dan Tingkat Ketimpangan Kemiskinan

Skripsi Ekonomi ~ Analisis Faktor Penentu Dan Tingkat Ketimpangan Kemiskinan Antar Wilayah Di Indonesia Periode 2007-2009

kemiskinan

Latar Belakang Srikspi 

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama di negara sedang berkembang. Masalah tersebut dapat dikatakan kompleks karena kemiskinan memiliki banyak dimensi, bukan hanya dimensi ekonomi saja tetapi juga dimensi lain seperti kesehatan dan pendidikan. Konsentrasi spasial kemiskinan memiliki definisi yang berbeda dengan kemiskinan yang konvensional. Secara konvensional, kemiskinan menunjuk pada individu atau keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya atau membelanjakan lebih dari  proporsi tertentu dari pendapatannya untuk mencapai standar hidup tertentu sedangkan konsentrasi spasial kemiskinan melihat tingkat kemiskinan pada suatu komunitas tertentu (Ardyanto, 2003 dalam Sunarwan, 2007). Komunitas dapat disebut miskin jika lebih dari 20% populasinya orang miskin. Tingkat kemiskinan suatu komunitas inilah yang selanjutnya dapat digunakan untuk memberikan informasi perbandingan kemiskinan antar wilayah.

Mengingat kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, maka terdapat banyak faktor yang diduga dapat mempengaruhinya, antara lain: (i) pertumbuhan ekonomi; (ii) pendidikan, dan (iii) pengangguran. Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009), menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Pendidikan juga merupakan faktor penentu tinggi rendahnya tingkat kemiskinan. Investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam pekerjaannya. Dari hal tersebut terlihat dengan jelas adanya hubungan antara pendidikan dengan kemiskinan. Pengangguran juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Penelitian yang dilakukan oleh Adit Agus Prasetyo (2010) menemukan bahwa ada hubungan yang positif antara tingkat penggangguran dengan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya untuk menekan tingkat pengangguran untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perumusan masalah dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1.  Apakah variable Pertumbuhan Ekonomi (Growth), Angka Melek Huruf (AMH) dan Pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2007-2009.

2.  Bagaimanakah trend kesenjangan kemiskinan dalam pulau dan antar pulau di Indonesia pada tahun 2007-2009.

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi (growth), angka melek huruf (AMH) dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2007 – 2009, serta untuk mengetahui  trend kesenjangan kemiskinan dalam pulau dan antar pulau di Indonesia pada tahun 2007 – 2009. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan alat analisis panel data, dimana metode yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Sedangkan untuk mengetahui trend kesenjangan kemiskinan digunakan alat analisis Indeks Entropi Theil.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.  Pertumbuhan ekonomi (growth) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kemiskinan. Pendidikan (AMH) berpengaruh negatif dan signifikan, artinya semakin tinggi pendidikan akan mengurangi tingkat kemiskinan. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan, artinya semakin tinggi pengangguran maka akan menambah kemiskinan.

2.  Kesenjangan kemiskinan dalam pulau di Indonesia mengalami kecenderungan peningkatan selama tahun 2007-2009. Dari 7 (tujuh) wilayah hanya wilayah Papua yang mengalami penurunan kesenjangan kemiskinan. Wilayah yang memiliki tingkat kesenjangan tertinggi adalah Maluku, kemudian disusul oleh wilayah Jawa-Bali, wilayah Sumatera, wilayah Sulawesi, wilayah Kalimantan, wilayah Papua, dan yang terakhir wilayah Nusa Tenggara.Sedangkan kesenjangan kemiskinan antar pulau di Indonesia mengalami kecenderungan penurunan, dimana penurunan tertinggi dialami oleh wilayah Jawa-Bali. Akan tetapi meskipun mengalami penurunan tertinggi, tingkat kesenjangannya masih lebih tinggi dibanding wilayah-wilayah lainnya di Indonesia pada tahun 2007-2009. Wilayah yang memiliki tingkat kesenjangan tertinggi kedua setelah wilayah Jawa-Bali adalah wilayah Sumatera, kemudian disusul oleh wilayah Sulawesi, wilayah Nusa Tenggara, wilayah Papua, wilayah Kalimantan dan yang terakhir wilayah Maluku. Hal ini menunjukkan wilayah Indonesia bagian barat cenderung lebih maju dan berkembang dari wilayah Indonesia bagian timur, atau dapat dikatakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah belumlah merata. Semakin tinggi pembangunan yang dilakukan suatu daerah akan membuat IPM daerah tersebut tinggi. Hasil ini terbukti dengan keadaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana pada selama tahun penelitian IPM wilayah Indonesia bagian barat juga jauh lebih tinggi dari wilayah Indonesia bagian timur.