Dampak Langsung Dan Tidak Langsung Pertumbuhan Ekonomi

Skripsi Ekonomi~ Analisis Dampak Langsung Dan Tidtesisak Langsung Desentralisasi Fiskal  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,  Penyerapan Tenaga Kerja Dan Jumlah Penduduk Miskin  Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah  Tahun 2004 – 2010

kemiskinan Dampak Langsung Dan Tidak Langsung Pertumbuhan Ekonomi Dampak Langsung Dan Tidak Langsung Pertumbuhan Ekonomi kemiskinan

Latar Belakang 

Desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal di kabupaten/kota Propinsi Jawa Tengah terhadap kondisi makro ekonomi dan sosial menunjukkan hasil yang relatif baik meskipun belum optimal. Terdapat beberapa indikator untuk melihat kinerja pembangunan daerah. Pertama, dilihat dari hasil  output pembangunan daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data realisasi menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB riil di kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah selama tujuh tahun terakhir menunjukkan kecenderungan selalu meningkat.  Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2004 sampai 2010 mengalami pertumbuhan cukup positif, tetapi belum mampu memecahkan permasalahan dasar di masing-masing daerah, yaitu besarnya angka pengangguran dan kemiskinan. Hampir di semua daerah di Jawa Tengah perekonomiannya cenderung meningkat, tetapi pertumbuhan tersebut belum mampu menyerap jumlah pengangguran yang cukup besar di wilayah ini, sehingga diperlukan laju pertumbuhan yang lebih besar lagi untuk mendorong kinerja pembangunan  daerah.

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

  1. Bagaimana dampak langsung  pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah pada periode Tahun 2004-2010?
  2. Bagaimana dampak langsung pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap tenaga kerja terserap kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah pada periode Tahun 2004-2010?
  3. Bagaimana dampak tidak langsung desentralisasi fiskal (melalui pertumbuhan ekonomi)   terhadap tenaga kerja terserap kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah pada periode Tahun 2004-2010?
  4. Bagaimana dampak langsung pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah pada periode Tahun 2004-2010?
  5. Bagaimana dampak tidak langsung desentralisasi fiskal (melalui pertumbuhan ekonomi)  terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah pada periode Tahun 2004-2010?

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung desentralisasi fiskal  terhadap  pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan jumlah penduduk miskin  kabupaten/kota  di  propinsi Jawa Tengah.  Penelitian terdiridari 29  kabupaten  dan 6  kota, menggunakan  data sekunder dari Badan Pusat Statistik  Jawa  Tengah  periode  2004  sampai dengan  2010.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin serta penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota  Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

  1. Desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah.  Dampak langsung antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.171, sedangkan dampak tidak langsungnya sebesar 0.000.
  2. Desentralisasi fiskal memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap tenaga kerja terserap kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. Dampak langsung antara desentralisasi fiskal dan tenaga kerja terserap sebesar 0.0241, sedangkan dampak tidak langsungnya sebesar 0.0127.
  3. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap tenaga kerja terserap kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. Dampak langsung antara pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap sebesar 0.074, sedangkan dampak tidak langsungnya sebesar 0.000.
  4. Desentralisasi fiskal memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. Dampak langsung antara desentralisasi fiskal dan jumlah penduduk miskin sebesar -0.438, sedangkan dampak tidak langsungnya sebesar -0.0139.
  5. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. Dampak langsung antara Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin sebesar -0.081, sedangkan dampak tidak langsungnya sebesar 0.000.
Incoming search terms:

Analisis Faktor Penentu Dan Tingkat Ketimpangan Kemiskinan

Skripsi Ekonomi ~ Analisis Faktor Penentu Dan Tingkat Ketimpangan Kemiskinan Antar Wilayah Di Indonesia Periode 2007-2009

kemiskinan Analisis Faktor Penentu Dan Tingkat Ketimpangan Kemiskinan Analisis Faktor Penentu Dan Tingkat Ketimpangan Kemiskinan kemiskinan

Latar Belakang Srikspi 

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama di negara sedang berkembang. Masalah tersebut dapat dikatakan kompleks karena kemiskinan memiliki banyak dimensi, bukan hanya dimensi ekonomi saja tetapi juga dimensi lain seperti kesehatan dan pendidtesisikan. Konsentrasi spasial kemiskinan memiliki definisi yang berbeda dengan kemiskinan yang konvensional. Secara konvensional, kemiskinan menunjuk pada individu atau keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya atau membelanjakan lebih dari  proporsi tertentu dari pendapatannya untuk mencapai standar hidup tertentu sedangkan konsentrasi spasial kemiskinan melihat tingkat kemiskinan pada suatu komunitas tertentu (Ardyanto, 2003 dalam Sunarwan, 2007). Komunitas dapat disebut miskin jika lebih dari 20% populasinya orang miskin. Tingkat kemiskinan suatu komunitas inilah yang selanjutnya dapat digunakan untuk memberikan informasi perbandingan kemiskinan antar wilayah.

Mengingat kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, maka terdapat banyak faktor yang diduga dapat mempengaruhinya, antara lain: (i) pertumbuhan ekonomi; (ii) pendidikan, dan (iii) pengangguran. Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009), menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Pendidikan juga merupakan faktor penentu tinggi rendahnya tingkat kemiskinan. Investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam pekerjaannya. Dari hal tersebut terlihat dengan jelas adanya hubungan antara pendidikan dengan kemiskinan. Pengangguran juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Penelitian yang dilakukan oleh Adit Agus Prasetyo (2010) menemukan bahwa ada hubungan yang positif antara tingkat penggangguran dengan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya untuk menekan tingkat pengangguran untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perumusan masalah dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1.  Apakah variable Pertumbuhan Ekonomi (Growth), Angka Melek Huruf (AMH) dan Pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2007-2009.

2.  Bagaimanakah trend kesenjangan kemiskinan dalam pulau dan antar pulau di Indonesia pada tahun 2007-2009.

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi (growth), angka melek huruf (AMH) dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2007 – 2009, serta untuk mengetahui  trend kesenjangan kemiskinan dalam pulau dan antar pulau di Indonesia pada tahun 2007 – 2009. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan alat analisis panel data, dimana metode yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Sedangkan untuk mengetahui trend kesenjangan kemiskinan digunakan alat analisis Indeks Entropi Theil.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.  Pertumbuhan ekonomi (growth) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kemiskinan. Pendidikan (AMH) berpengaruh negatif dan signifikan, artinya semakin tinggi pendidikan akan mengurangi tingkat kemiskinan. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan, artinya semakin tinggi pengangguran maka akan menambah kemiskinan.

2.  Kesenjangan kemiskinan dalam pulau di Indonesia mengalami kecenderungan peningkatan selama tahun 2007-2009. Dari 7 (tujuh) wilayah hanya wilayah Papua yang mengalami penurunan kesenjangan kemiskinan. Wilayah yang memiliki tingkat kesenjangan tertinggi adalah Maluku, kemudian disusul oleh wilayah Jawa-Bali, wilayah Sumatera, wilayah Sulawesi, wilayah Kalimantan, wilayah Papua, dan yang terakhir wilayah Nusa Tenggara.Sedangkan kesenjangan kemiskinan antar pulau di Indonesia mengalami kecenderungan penurunan, dimana penurunan tertinggi dialami oleh wilayah Jawa-Bali. Akan tetapi meskipun mengalami penurunan tertinggi, tingkat kesenjangannya masih lebih tinggi dibanding wilayah-wilayah lainnya di Indonesia pada tahun 2007-2009. Wilayah yang memiliki tingkat kesenjangan tertinggi kedua setelah wilayah Jawa-Bali adalah wilayah Sumatera, kemudian disusul oleh wilayah Sulawesi, wilayah Nusa Tenggara, wilayah Papua, wilayah Kalimantan dan yang terakhir wilayah Maluku. Hal ini menunjukkan wilayah Indonesia bagian barat cenderung lebih maju dan berkembang dari wilayah Indonesia bagian timur, atau dapat dikatakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah belumlah merata. Semakin tinggi pembangunan yang dilakukan suatu daerah akan membuat IPM daerah tersebut tinggi. Hasil ini terbukti dengan keadaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana pada selama tahun penelitian IPM wilayah Indonesia bagian barat juga jauh lebih tinggi dari wilayah Indonesia bagian timur.