Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD

Skripsi Ekonomi~ Kontribusi  Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Wonogiri

Penerangan Jalan Kontribusi  Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kontribusi  Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Penerangan Jalan

Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi pemerintah daerah  pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk dapat melakukan tujuan dari prinsip tersebut, maka kepala  daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri.

Sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan bertanggung jawab atas kepentingan masyarakatnya berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan. Salah satu tolak ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam menjalankan prinsip otonomi daerah adalah dengan melihat besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

  1. Seberapa besar kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri.
  2. Bagaimana perbandingan antara realisasi dan target penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Wonogiri selama tiga tahun (2009-2011)
  3. Seberapa besar kenaikan atau Penurunan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Wonogiri selama tiga tahun anggaran (2009-2011).
  4. Hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Wonogiri.
  5. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak DPPKAD Kabupaten Wonogiri.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

  1. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan dari tahun 2009 dan 2010 yang besarnya sama yaitu sebesar 0,13% sedangkan di tahun 2011 sebesar 0,10%.  Karena adanya penggunaan-penggunaan tenaga listrik yang illegal, sehingga dapat merugikan pemerintah daerah dan juga sulit untuk ditelusuri pajaknya secara adil.
  2. Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan selama tahun anggaran 2009-2011 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Prosentase capaian penerimaan pajak air tanah pada tahun 2009 sebesar 126,44%. Mengalami penurunan  sebesar 121,86% pada tahun 2010, kemudian juga mengalami penurunan di tahun 2011 sebesar 112,64%.
  3. Realisasi dan kontribusi yang dicapai dalam pemungutan pajak penerangan jalan di DPPKAD Kabupaten Wonogiri masih belum optimal karena pemungutan pajak penerangan jalan masih memiliki kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki lagi.
Incoming search terms:

Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran

Skripsi Ekonomi~ Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran  Di Kabupaten Sukoharjo

 

tax Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran tax

Latar Belakang Skripsi 

Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah otonomi dalam melaksanakan pembangunan menganut azas desentraliasasi yang diwujudkan dalam bentuk prakarsa yang baik. Di Kabupaten Sukoharjo dalam rangka pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih mengalami kendala khususnya dalam menggali Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Salah satu pajak yang memiliki potensi yang cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Namun kenyataannya pajak tersebut selama ini kontribusi masih sangat minim. Ini dapat dilihat dari tiga tahun terakhir persentase kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran masih kurang dari 10%.

Rumusan Masalah

Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di DPPKAD kabupaten Sukoharjo. Penulis dalam penyusunan TA ini mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo?

2. Sejauhmana pemanfaatan potensi yang ada untuk meningkatkan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Sukoharjo?

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian dilatarbelakangi oleh potensi pajak hotel dan  restoran yang ada di Kabupaten Sukoharjo  cukup dapat memberi  kontribusi terhdap penerimaan pajak  daerah di Kabupaten Sukoharjo. Namun karena belum dikelola secara optimal baik dari perhitungan potensi yang dimiliki, pelaksanaan pemungutan terhadap pemungutan pajak hotel dan restoran itu  sendiri maka pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan potensi yang ada Penelitian ini dilaksanakan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan yang berkaitan dengan Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Sukoharjo bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran di Kabupaten  Sukoharjo  masih  jauh dari  target yang diharapkan. Ini disebabkan karena pelaksanaan pemungutan yang masih  kurang dilakukan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari sistem  dan prosedur yang ada.

Begitupula dengan tingkat pengetahuan, pemahaman petugas pemungutan pajak terhadap sistem dan prosedur pemungutan pajak masih kurang, serta motivasi yang masih rendah sehingga kurang mendukung optimalisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Sukoharjo.  Sarana dan  prasarana yang ada  sudah sangat  mendukung kelancaran pemungutan. Kurangnya kontribusi ini juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran para wajib pajak untuk melakukan kewajibanya dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan kareana kurangnya sosialisasi tentang  pentingnya membayar pajak. Selain faktor tersebut, hal lain yang mempengaruhi wajib pajak enggan membayar pajak yaitu kurangnya pemasukan yang diterima oleh wajib pajak, sehingga mereka enggan membayar pajak.

Incoming search terms:

Analisis Dampak Kewajiban NPWB Bagi Pensiunan Terhadap Pph

Skripsi Ekonomi~ Analisis Dampak Kewajiban NPWB Bagi Pensiunan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan  Di Wilayah Surakarta

pensiunan Analisis Dampak Kewajiban NPWB Bagi Pensiunan Terhadap Pph Analisis Dampak Kewajiban NPWB Bagi Pensiunan Terhadap Pph pensiunan

Latar Belakang Skripsi 

Besarnya penerimaan pajak membuat pemerintah terus menggali potensi dari penerimaan ini, khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini dilakukan dengan cara memperluas subyek dan obyak pajak yang dapat dijaring, meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya bagi yang telah memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak (WP)  dalam memenuhi kewajiban pajaknya, dan meningkatkan kepatuhan bagi WP tersebut.

Setiap WP akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).NPWP ini berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau idtesisentitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Rumusan Masalah

Penulis merumuskan permasalahan yang dikemukakan dalam tugas akhir ini ke dalam pertanyaan sebagai berikut:

  1. Bagaimanakah dampak bertambahnya WP Pensiunan terhadap penerimaan PPh di wilayah Surakarta?
  2. Apakah kelebihan dan kelemahan diharuskannya pensiunan untuk memiliki NPWP?

Tujuan Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilakukan ingin mengetahui bagaimanakah dampak bertambahnya WP Pensiunan terhadap penerimaan PPh di wilayah Surakarta, kelebihan dan kelemahan diharuskannya pensiunan untuk memiliki NPWP.

Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan pustaka dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis dalam bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

  1. WP OP baru yang mendaftarkan pada KPP Pratama Surakarta paling banyak terjadi pada bulan Desember 2009 yaitu sebesar 4.455 pendaftar.
  2. WP pensiunan baru yang melaporkan diri pada PT Taspen paling banyak pada bulan Januari 2010 yaitu sebesar 1.336 pelapor.
  3. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Surakarta paling tinggi jumlahnya pada bulan Desember sesuai dengan jumlah pendaftar WP OP yang baru mendaftar yaitu  sebesar Rp876.636.454,00.
  4. Diwajibkannya pensiunan untuk memiliki NPWP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan khususnya di wilayah Surakarta.
Incoming search terms:

Penagihan Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Skripsi EkonomiAnalisis Efektifitas Penagihan Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

pelayanan pdam Penagihan Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penagihan Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pelayanan pdam

Latar Belakang Skripsi 

Salah satu  cara yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam usaha peningkatan penerimaan pajak adalah dengan melakukan pembauran peraturan, kebijakan dan administrasi perpajakan dimana telah dilakukan secara terus menerus, bertahap, konsisten dan berkelanjutan. Usaha yang telah ditempuh bangsa Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sektor perpajakan yaitu diawali dengan adanya perubahan atau pembaharuan sistem perpajakan nasional yang biasanya lebih dikenal dengan nama Tax Reform. Tax Reform dilakukan pemerintah karena dianggap bahwa peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 1983 adalah peninggalan kolonial Belanda yang  sudah tidtesisak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, struktur dan organisasi pemerintahan serta tidak berdasarkan Pancasila.

Tujuan dari dilakukannya reformasi perpajakan yaitu untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan diri kita sendiri.  Pemerintah menyadari bahwa untuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional kita tidak dapat dan tidak mungkin hanya mengandalkan kepada peningkatan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas alam maupun dari utang luar negri. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber diluar minyak bumi dan gas merupakan suatu keharusan yang mutlak bagi berhasilnya pelaksanaan pembangunan. Pada reformasi perpajakan sistem perpajakan yang berlaku pada saat itu akan disederhanakan. Salah satu bukti diberlakukannya tax reform yaitu ditandai dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak self assessment yaitu dimana wajib pajak sekarang diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri segala perpajakannya menggantikan sistem official assessment dimana dalam sistem ini semua urusan perpajakan dilakukan oleh fiskus termasuk menghitung dan melaporkan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan diubah lagi dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1.  Bagaimana prosedur penerbitan Surat Paksa yang diterapkan di KPP   Pratama Karanganyar?

2.  Bagaimana cara menganalisa efektifitas penagihan dengan menggunakan Surat Paksa di KPP Pratama Karanganyar?

3.  Apa saja kendala yang dihadapi dalam kegiatan pelaksanaan Surat Paksa di KPP Pratama Karanganyar?

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah ingin mengetahui, sebagai berikut :

  1. Bagaimana prosedur penerbitan Surat Paksa yang diterapkan di KPP   Pratama Karanganyar.
  2. Bagaimana cara menganalisa efektifitas penagihan dengan menggunakan Surat Paksa di KPP Pratama Karanganyar
  3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam kegiatan pelaksanaan Surat Paksa di KPP Pratama Karanganyar

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan serta keterangan dari KPP Pratama Karangnayar dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

  1. Penerimaan pajak tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 23 % dari tahun 2008 yaitu dimana tahun 2008 penerimaan pajaknya mencapai Rp. 262,529,343.500 dan pada tahun 2009 naik menjadi Rp. 322,911,092.590
  2. Pelaksanaan kegiatan penagihan dengan Surat Paksa dari mulai penerbitan sampai pelaksanaannya telah sesuai dengan Standart Operating System yang diterapkan oleh SIDJP hanya saja dalam penyelesaiannya dimana seharusnya harus diselesaikan dalam waktu 7 hari di KPP Pratama Karanganyar diselesaikan lebih dari 7 hari.
  3. Pelaksanaan kegiatan Penagihan dengan Surat Paksa jika dinilai dari perbandingan jumlah lembar yang diterbitkan dengan yang terbayar dinilai sangat efektif baik dari tahun 2008 maupun 2009 dikarenakan tingkat rasio yang dihasilkan lebih dari 60%, tetapi jika dinilai dari segi nominal tingkat penagihan dengan surat paksa yang dilakukan dinilai tidak efektif karena jika dilihat dari rasio yang dihasilkan masih dibawah 60% di semua triwulan tahun 2008 meskipun pada tahun 2009 untuk triwulan I dan II lebih dari 60% tapi untuk triwulan III dan IV rasionya turun dibawah 60%. Hal ini terjadi mungkin Surat Paksa yang terbayar dari tunggakan  –tunggakan pajak yang jumlahnya relatif kecil.
  4. Kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa untuk pengurangan tunggakan pajak  yaitu sebesar Rp. 5,112,678,000 atau sebesar 25% dari seluruh jumlah pengurangan tunggakan pajak pada tahun 2008. Sedangkan untuk tahun 2009 kontribusi Surat Paksa dalam pengurangan tunggakan pajak naik menjadi Rp.  7,985,653,000 atau  sebesar 35,56 % dari total jumlah seluruh pengurangan tunggakan pajak.
  5. Kurang efektifnya pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa akibat minimnya Sumber Daya Manusia dalam Juru Sita Pajak yang tidak sebanding dengan banyaknya Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak. Selain itu banyaknya Juru Sita Pajak yang kurang paham atau kurang menguasai wilayah kerjanya.