Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah

Skripsi Ekonomi~ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah Serta Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas  Dalam Pemungutan  (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar)

lapor-pajak Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah lapor pajak

Latar Belakang Skripsi 

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah harus berusaha untuk mengelola daerah dengan sebaik-baiknya. Mengingat potensi disetiap daerah berbeda satu sama yang lain, oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat menentukan langkah-langkah strategis guna mengembangkan dan meningkatkan usaha disektor potensial bagi daerah masing-masing.

Dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, peranan pemerintah daerah sangat dominan sehingga perlu pengaturan keuangan daerah yang baik. Untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan pendapatan daerah yang optimal pemerintah daerah dapat mandiri tanpa ada bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga dapat meminimalisai ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diungkapkan di atas, perumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah :

  1. Apakah tingkat pencapaian pungutan pajak daerah baik pajak daerah secara keseluruhan maupun masing-masing jenis pajak yang ada di Kabupaten Karanganyar sudah efisien dalam pemungutan pajak daerah?
  2. Apakah tingkat pencapaian pungutan pajak daerah baik pajak daerah secara keseluruhan maupun masing-masing jenis pajak yang ada di Kabupaten Karanganyar sudah efektif dalam pemungutan pajak daerah?
  3. Bagaimana pengaruh inflasi, jumlah penduduk dan PDRB terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karanganyar?

Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan yang akan hendak dicapai pada penelitian ini adalah ingin mengetahuai faktor  apa saja yang mempengaruhi pajak daerah serta tingkat efisiensi dan efektivitas  dalam pemungutan  .

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh, efisiensi pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Karanganyar tahun 2002-2008 adalah sebagai berikut:

(1) efisiensi pajak hotel adalah 5,04 % yang berarti sangat  efisien,

(2) efisiensi pajak hiburan adalah 4,47 % yang berarti sangat efisien,

(3) efisiensi pajak bahan galian golongan C adalah 4,25 % yang berarti sangat efisien,

(4) efisiensi pajak penerangan jalan adalah 4,08 % yang berarti sangat efisien,

(5) efisiensi pajak reklame adalah 3,76 % yang berarti sangat efisien,

(6) efisiensi pajak parkir adalah 3,50 % yang berarti sangat efisien, dan

(7) efisiensi pajak restoran  adalah 3,31 % yang berarti sangat efisien.

Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh, efektivitas pengelolaan pajak

daerah di Kabupaten Karanganyar tahun 2002-2008 adalah sebagai berikut:

(1) efektivitas pajak hiburan adalah 78 % yang berarti tidtesisak efektif,

(2) efektivitas pajak hotel adalah 93 % yang berarti sangat efektif,

(3) efektivitas pajak penerangan jalan adalah 116 % yang berarti sangat efektif,

(4) pajak restoran adalah 118 % yang berarti sangat efektif,

(5) pajak reklame adalah 121 % yang berarti sangat efektif,

(6) pajak bahan galian golongan C adalah 123 % yang berarti sangat efektif, dan

(7) pajak parkir adalah 128 % yang berarti sangat efektif.

Diantara variabel inflasi, jumlah penduduk dan PDRB maka yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah adalah variabel jumlah penduduk. Variabel yang mempengaruhi besarnya penerimaan pajak daerah ini, digunakan untuk mengambil kebijakan efisiensi dan efektivitas pajak daerah.

Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Sukoharjo

Skripsi EkonomiAnalisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Sukoharjo  Pada Tahun 2007-2011

pembayaran pajak Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Sukoharjo Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Sukoharjo pembayaran pajak

Latar Belakang Skripsi 

Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan PAD. Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.  PAD merupakan sumber dana yang penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah yang ditujukan untuk kemajuan daerah  (Akhmada, 2008).

Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: provinsi, kabupaten, kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya.

Pemerintah daerah  Kabupaten Sukoharjo melalui  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  (DPPKAD)  berupaya untuk meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Sukoharjo dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada,  salah satunya adalah Pajak Penerangan Jalan.

Perumusan Masalah

  1. Seberapa efektif  penerimaan  Pajak  Penerangan  Jalan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2007-2011?
  2. Seberapa besar kontribusi yang diberikan  Pajak  Penerangan  Jalan terhadap terhadap  Pajak  Daerah di Kabupaten Sukoharjo  tahun 2007-2011?
  3. Apa saja kendala yang muncul dalam meningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sukoharjo?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya efektifitas pemungutan dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo. Analisis dilakukan dengan menghitung realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dengan target yang telah ditentukan untuk menghitung  tingkat efektifitas selama tahun 2007-2011, menghitung prosentase kontribusi pajak penerangan jalan terhadap terhadap pajak daerah untuk masing-masing tahun anggaran.

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil  analisis dan pembahasan penulis menyampaikan kesimpulan bahwa  analisis  efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sudah cukup baik,  Pada tahun 2007 sampai tahun 2009 penerimaan Pajak Penerangan Jalan efektif karena persentase efektivitasnya mencapai 100%. Namun pada tahun 2010 penerimaan Pajak Penerangan Jalan tidtesisak efektif, realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Hal tersebut  diakibatkan karena  terlalu  tinggi target yang ditetapkan.

Sedangkan  kontribusi  penerimaan Pajak  Penerangan Jalan  dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah rata-rata sebesar 63,29%. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan sumber pandapatan daerah yang sangat potensial.

Incoming search terms:

Analisis Kinerja Dan Potensi Pajak Penerangan Jalan

Skripsi EkonomiAnalisis Kinerja Dan Potensi Pajak Penerangan Jalan Di Kota Surakarta

lapor-pajak Analisis Kinerja Dan Potensi Pajak Penerangan Jalan Analisis Kinerja Dan Potensi Pajak Penerangan Jalan lapor pajak

Latar Belakang Skripsi 

Pemerintah  daerah sama halnya dengan pemerintah pusat, mempunyai kepentingan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mengatur dan  mengurus   rumah  tangganya. Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membangun daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab.Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah bersumber pada Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara  dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur,  dan merata  berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menyatakan bahwa daerah  Indonesia  terbagi dalam daerah yang bersifat  otonom.

Otonomi bagi daerah  telah  ditetapkan oleh pemerintah  pusat.  Sejak dilaksanakan otonomi daerah, tiap-tiap daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan daerahnya diantaranya dengan menarik investasi masuk/dengan  pungutan (pajak). Menaikkan pajak bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD dialokasikan salah satunya  untuk  pembangunan infrastruktur  daerah. Namun pada kenyataannya yang terjadi pembangunan infrastruktur daerah masih banyak  yang kurang. Hal ini kebanyakan disebabkan oleh kurangnya dana yang ada dalam PAD dan biasanya dialami oleh daerah yang sedang berkembang seperti  yang pernah terjadi di Kota Surakarta  sehingga daerah tersebut tidtesisak memiliki modal untuk membangun daerahnya. Karena anggaran yang dimiliki relatif terbatas, pemerintah harus membuat perencanaan yang tepat agar dana yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal. Maka dari itu, sangat penting diperhatikan oleh daerah dan sektor mana saja yang akan memberikan efek multiplier yang besar dimana dalam hal ini adalah sektor pajak.

Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, pokok masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

  1. Bagaimana kontribusi  Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD  Kota Surakarta?
  2. Bagaimana kinerja dan potensi Pajak Penerangan Jalan di Kota Surakarta?
  3. Bagaimana tingkat efektivitas (coverage ratio) dan daya Pajak Penerangan Jalan di Kota Surakarta?

Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian  ini adalah menganalisis kinerja dan potensi Pajak Penerangan Jalan di Kota Surakarta selama tahun 2007 hingga tahun 2011. Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan jenis pajak lainnya.

Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis potensi  penerimaan, kemudian efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan daya pajaknya (tax effort) di  Kota Surakarta, dari analisis data yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

  1. Analisis ini menunjukkan bahwa kinerja Pajak Penerangan Jalan di  Kota Surakarta cukup bagus dan potensial, diunjukkan dengan pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan selama 5 tahun terakhir yang cenderung positif dan berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.
  2. Dari analisis ini terlihat bahwa target penerimaan Pajak  Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta belum sesuai dengan potensi riil dari Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kota Surakarta.
  3. Selama dua tahun yaitu dari tahun 2010  hingga tahun 2011,  realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan  belum  melampaui potensi riil penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
  4. Terdapat selisih sebesar Rp 16.424.371.295,00 antara target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta dengan perhitungan potensi penerimaan yang telah dilakukan.
  5. Golongan tarif rumah tangga adalah golongan pelanggan listrik dari PT. PLN Persero APJ Surakarta yang memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan paling besar dibandingkan golongan tarif bisnis dan golongan tarif industri, dengan total potensi selama dua tahun sebesar Rp 29.134.442.782,00.
  6. Hasil perhitungan efektivitas Pajak Penerangan Jalan menunjukan bahwa pemungutan pajak di Kota Surakarta sudah sangat efektif  selama dua tahun terakhir ini, yaitu pada tahun  2010  hingga tahun 2011, sehingga disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak Penerangan Jalan sudah mencapai potensi yang optimal.
  7. Terdapat perbedaan yang signifikan antara target dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di  Kota Surakarta dengan potensi Pajak Pajak Penerangan Jalan.
  8. Hasil pengukuran Daya Pajak (Tax Effort) menunjukan bahwa kemampuan membayar pajak (ability to pay) di Kota Surakarta masih tergolong rendah dan masih sangat perlu ditingkatkan lagi ke depan. Peningkatan kemampuan membayar pajak ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak di masa yang akan datang dalam hal ini khususnya Pajak Penerangan Jalan.
Incoming search terms:

Analisis Kinerja Dan Potensi Pajak

Skripsi EkonomiAnalisis Kinerja Dan Potensi Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Karanganyar

konsumsi masyarakat Analisis Kinerja Dan Potensi Pajak Analisis Kinerja Dan Potensi Pajak konsumsi masyarakat

Latar Belakang Skripsi

Pertumbuhan  ekonomi daerah  yang  tinggi diharapkan dapat mempercepat kegiatan pembagunan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidtesisup masyarakat. Peroses pelaksanaan pembangunan daerah yang bertujuan demi kesejahteraan masyarakat, akan tercapai apabila stabilitas nasional dapat berjalan berkelanjutan. Pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk mendapat aspek pemerataan yang berfungsi mempersempit kesenjangan pendapatan dan mengurangi kemiskinan sehingga meningkatkan asas keadilan. Untuk itu melibatkan peran masyarakat dalam pembangunan  tentu sebuah keharusan, demi menciptakan keharmonisan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Peran pemerintah daerah ditingkatkan agar dalam pembiayaan pembangunan daerahnya tidak hanya tergantung  pada subsidi atau dana alokasi yang diberikan pemerintah pusat. Apabila hal itu terjadi maka secara tidak langsung Pemda telah membatasi pembangunan itu sendiri.

Pembiayaan yang dilakukan pemerintah tidak hanya didapat dari sektor-sektor unggulan ataupun dari pemberdayaan sektor swasta akan tetapi didapat pula dari pungutan yang dilakuan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pungutan tersebut berupa retribusi atau pungutan yang dilakukan secara langsung dan masyarakat dapat secara langsung menerima hasilnya, dan pungutan lainya adalah berupa pajak daerah yang masyarakat tidak dapat secara langsung menikmati pemanfaatanya. Kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah, berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sendiri, diprioritaskan pada penggalian dan mobilisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah disamping dari hasil pajak dan bukan pajak.  Jenis pajak daerah  kabupaten atau kota yang  dipungut antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir  dan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka perumusan masalah penelitian antara lain :

1. Bagaimana kondisi keuangan dilihat dari tingkat kontribusi  pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2005-2009.

2. Bagaimana kinerja pajak penerangan jalan di Kabupaten Karanganyar jika dilihat  dari  rasio proporsi dan rasio pertumbuhan  dalam matrik kinerja pajak penerangan jalan pada tahun 2005-2009.

3. Bagaimana tingkat  potensi  pajak penerangan jalan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2009.

Tujuan Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu ingin mengetahui bagaimana kondisi keuangan kontribusi pajak di daerah Kabupaten Karanganyar.

Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran, antara lain sebagai berikut :

1. Kinerja Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Karanganyar

a. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun cenderung menurun dari tahun ke tahun.  Kontribusi terbesar pada tahun 2005 mencapai 35,43% selanjutnya pada tahun 2006 menurun menjadi 29,02%, pada tahun 2007 naik menjadi 31,17% dan tahun 2008 sebesar 31,46 dan kontribusinya kembali menurun pada tahun 2009 yang hanya sebesar 29,65%. Untuk analisis trend dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan diprediksi akan mengalami peningkatan jumlah penerimaan pajak penerimaan pajak penerangan jalan.

b. Kinerja pajak penerangan jalan pada tahun 2009 adalah potensial dengan tingkat pertumbuhan 0,20 dan proporsi 6,42. Dalam kurun waktu 5 tahun kinerja pajak penerangan jalan yang terburuk adalah tahun 2009. Karena pada tahun  2005-2008 kinerja pajak penerangan  jalan kinerjanya adalah prima. Pada tahun 2009 tidak hanya pajak penerangan jalan yang mengalami penurunan kinerja. Pos pajak lain dalam tahun tersebut kinerjanya adalah terbelakang hal tersebut dikarenakan tingkat proporsi dan pertumbuhan <  1. Penurunan  tersebut dikarenakan penerimaan pedapatan tahun ini lebih kecil daripada tahun sebelumnya.

c. Pajak penerangan jalan berdasarkan  collection ratio  pada tahun 2005 sebesar 104,77%, tahun 2006 sebesar 101,26%, 2007 sebesar 115,73% dan 2008 sebesar 113,18%  artinya sangat efektif pada tahun 2009 sebesar 99,09% tidak efektif, artinya berdasarkan raiso pengumpulan  dari 2005-2008 pajak penerangan jalan telah mencapai target yang ditetapkan karena > 100%. Sedangkan pada tahun 2009 menurun < 100% artinya penerimaan pajak tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan.

d. Rasio pertumbuhan pajak penerangan  jalan pada tahun 2005 sebesar 0,13, tahun 2006 sebesar 0,09, tahun 2007 sebesar 0,33, tahun 2008 sebesar 0,14 dan pada tahun 2009 sebesar  -0,02. Selama kurun waktu 2005-2008, pertumbuhanya positif  artinya pendapatan yang diterima pada tahun tersebut lebih besar dari tahun  sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2009 pertumbuhan pajak penerangan jalan negatif artinya pandapatan pada tahun 2009 lebih kecil daripada tahun sebelumnya atau terjadi penurunan penerimaan pendapatan pajak penerangan jalan.

Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran

Skripsi Ekonomi~ Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak  Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pad Di Kota Madiun

tax Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran tax

Latar Belakang Skripsi 

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk meningkatkan peran anggaran pendapatan dan belanja daerah secara bertahap dan berencana menuju ke arah kemandirian pembiayaan daerah, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus diupayakan peningkatannya. Untuk meningkatkan kemampuan penerimaan daerah khususnya penerimaan dari PAD harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar PAD tersebut meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat.

Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

  1. Seberapa besar  efektifitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Madiun?
  2. Seberapa besar  efisiensi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Madiun?
  3. Bagaimanakah kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah dan peningkatan PAD di kota Madiun?
  4. Bagaimanakah kondisi pajak hotel dan restoran yang dihitung dengan Matrik kinerja pajak hotel dan restoran?

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah ingin mengetahui sebagai berikut :

  1. Seberapa besar  efektifitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Madiun.
  2. Seberapa besar  efisiensi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Madiun.
  3. Bagaimanakah kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah dan peningkatan PAD di kota Madiun.
  4. Bagaimanakah kondisi pajak hotel dan restoran yang dihitung dengan Matrik kinerja pajak hotel dan restoran.

Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, maka secara ringkas dapat disimpulkan hal –hal sebagai berikut:

  1. Tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel dan restoran selama tahun  2000 sampai dengan tahun 2004 menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan restoran  yang dilaksanakan sudah efektif dengan nilai rasio rata-rata 1,14% per tahunnya. Secara keseluruhan hipotesis pertama yang menyatakan pemungutan pajak hotel dan restoran sudah dilaksanakan secara efektif dapat diterima.
  2. Tingkat efisiensi pajak hotel dan restoran selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan restoran yang dilaksanakan sudah efisien dengan nilai rasio rata-rata 0,24. Hal ini dibuktikan dengan nilai biaya operasional pemungutan pajak hotel dan restoran dibanding dengan penerimaan yang diperoleh, maka hipotesis yang kedua yang menyatakan bahwa pemungutan pajak hotel dan restoran tidtesisak efisien tidak terbukti.
  3.  3.  Setelah dilakukan perhitungan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah, diperoleh sebagai berikut 0,13% untuk kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah dan 0,12% untuk kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD, maka hipotesis yang menyatakan pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah, terbukti.
  4. Hipotesis yang menyatakan bahwa kondisi pajak hotel dan restoran dalam lima tahun tersebut termasuk dalam kategori berkembang atau bahkan terbelakang sudah terbukti. Dari hasil perhitungan Matrik kinerja pajak hotel dan restoran diperoleh bahwa pada tahun 2001 pertumbuhannya sebesar 0,83 dengan proporsi 0,68 termasuk dalam kategori terbelakang, demikian juga pada tahun 2002 pertumbuhannya sebesar 0,37 dengan proporsi 0,64 juga termasuk dalam kategori terbelakang, sedangkan pada tahun 2003 pertumbuhan pajak hotel dan restoran meningkat menjadi 4,21 dengan proporsi 0,77 termasuk dalam kategori berkembang. Hal ini dikarenakan pada waktu itu telah di benahinya sistem pemungutan, adanya kesadaran wajib pajak dan diadakannya program-program pariwisata.namun pada tahun 2004 kondisi pertumbuhan pajak hotel dan restoran menurun menjadi  –0,56 dengan proporsi 0,53 termasuk dalam kategori terbelakang.
Incoming search terms: