Analisis Deskriptif Pelaporan Keuangan Pengelola Zakat

Skripsi Ekonomi~ Analisis Deskriptif Pengaruh Pemberlakuan UU no. 38 tahun 1999 Terhadap Pelaporan Keuangan  Pada Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Yayasan Solo Peduli)

akuntansi (1) Analisis Deskriptif Pelaporan Keuangan Pengelola Zakat Analisis Deskriptif Pelaporan Keuangan Pengelola Zakat akuntansi 11

Latar Belakang Skripsi 

Agar pengelolaan dana zakat dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilaksanakan pencatatan. Tujuan pencatatan pengelolaan dana zakat adalah sebagai sarana pertanggungjawaban kepada para muzakki dan masyarakat umum. Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan, harus dapat dipahami oleh setiap pengguna laporan. Untuk itu, diperlukan standar akuntansi pengelolaan zakat.

Persoalan  penting  yang dihadapi oleh Lembaga Pengelola Zakat bukan saja terletak pada organisasi pengelola zakat, akan tetapi bagaimana organisasi yang mendapat amanah  untuk mengelola ini betul dipercaya muzaki atau orang yang menunaikan zakat bahwa zakatnya dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan syariah dan sampai kepada mustahiq atau orang yang berhak menerimanya. Selain itu institusi pengelola zakat ini diakui keamanahannya oleh umat sehingga institusi/lembaga ini benar-benar berwibawa dan mempunyai arti penting di mata umat.

Perumusan Masalah

  1. Apa pengaruh pemberlakuan UU No. 38 tahun 1999 terhadap pelaporan keuangan suatu lembaga zakat yang telah berbadan hukum di Surakarta ?

Tujuan Penelitian 

Ingin mengetahui pengaruh pemberlakuan UU No. 38 tahun 1999 terhadap pelaporan keuangan suatu lembaga zakat yang telah berbadan hukum di Surakarta.

Kesimpulan

Dari hasil analisis,  setelah adanya penerapan UU No. 38 tahun 1999 khususnya pada sistem pelaporan keuangan Solo Peduli peneliti menemukan beberapa pengaruh dari perubahan tersebut:

  1. adanya kejelasan pada pengelolaan dana, yaitu dari mana saja penerimaan dana, kemana dana disalurkan, seberapa besar dana yang disalurkan dan dana yang disalurkan itu diambilkan dari pos penerimaan mana karena pelaporan yang sekarang tidtesisak hanya memasukkan penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh ke Laporan Sumber dan Penggunaan Dana saja sehingga kita tidak mengetahui penerimaan dana dari zakat (misalnya) dialokasikan seberapa besar dan kemana saja.
  2. pelaporan sekarang mengharuskan lembaga membuat lima bentuk laporan 4 bentuk laporan keuangan dan satu catatan laporan keuangan, hal ini akan berimplikasi pada:
  • pengawas dan muzaki akan dapat lebih detail mengetahui pengelolaan dari dana-dana yang telah diterima lembaga.
  • Bagi pihak pengelola sendiri hal ini merupakan kontrol bagi pengelolaan dana yang telah diterima segala sesuatu harus tercatat dan terlaporkan sesuai dengan pos dan ketentuaannya. Kesalahan yang dibuat pihak pengelola berkaitan dengan pengelolaan yang dapat dideteksi dari sistem pelaporan ini dikenakan sanksi seperti yang telah ditetapkan dalam UU No. 38 tahun 1999.

Analisis Disparitas Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi

Skripsi Ekonomi~ Analisis Disparitas Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009

pendapatan Analisis Disparitas Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Analisis Disparitas Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi pendapatan

Latar Belakang Skripsi 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Akan tetapi, kondisi daerah di Indonesia yang secara geografis dan sumber daya alam yang berbeda menimbulkan daerah yang lebih makmur dan lebih maju dibandingkan daerah yang lainnya.

Kebijakan pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada dan berbeda-beda bagi masing-masing daerah. Proses tersebut dilakukan agar pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Untuk itu, perhatian pemerintah harus tertuju pada semua daerah tanpa ada perlakuan khusus pada daerah tertentu saja. Hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata.

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

  1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi antar daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2009?
  2. Bagaimana pola pertumbuhan ekonomi serta klasifikasi antar daerah di Provinsi Jawa Tengah menurut Tipologi Klassen tahun 2005-2009?
  3. Berapa besar tingkat disparitas pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil tahun 2005-2009?

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pola pertumbuhan ekonomi serta klasifikasi menurut Tipologi Klassen dan besarnya tingkat disparitas pendapatan berdasarkan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Thei antar daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

  1. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah selama periode penelitian tahun 2005-2009 mengalami fluktuasi menyesuaikan situasi perekonomian yang sedang terjadi. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah rata-rata 5,29 persen setiap tahun, jumlah tersebut masih bisa ditingkatkan lagi karena banyak potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah yang belum dikelola dengan maksimal.
  2. Pengklasifikasian kabupaten/kota berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah memakai alat analisis Tipologi Klassen dengan pendekatan wilayah ternyata menunjukkan masih banyak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2005-2009 yang merupakan daerah relatif tertinggal (termasuk dalam kuadran IV). Sebanyak 8 kabupaten pada kuadran ini merupakan daerah yang relatif tertinggal yaitu: Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang.
  3. Disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dianalisis menggunkan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil. Hasilnya bahwa disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2005-2009 tergolong tinggi, karena berada di atas ambang batas 0,5. Indeks Entropi Theil dan Indeks Williamson yang menunjukkan adanya disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tersebut belum menunjukkan kecenderungan menurun karena masih tergolong tinggi.

Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran

Skripsi Ekonomi~ Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak  Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pad Di Kota Madiun

tax Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran tax

Latar Belakang Skripsi 

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk meningkatkan peran anggaran pendapatan dan belanja daerah secara bertahap dan berencana menuju ke arah kemandirian pembiayaan daerah, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus diupayakan peningkatannya. Untuk meningkatkan kemampuan penerimaan daerah khususnya penerimaan dari PAD harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar PAD tersebut meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat.

Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

  1. Seberapa besar  efektifitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Madiun?
  2. Seberapa besar  efisiensi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Madiun?
  3. Bagaimanakah kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah dan peningkatan PAD di kota Madiun?
  4. Bagaimanakah kondisi pajak hotel dan restoran yang dihitung dengan Matrik kinerja pajak hotel dan restoran?

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah ingin mengetahui sebagai berikut :

  1. Seberapa besar  efektifitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Madiun.
  2. Seberapa besar  efisiensi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Madiun.
  3. Bagaimanakah kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah dan peningkatan PAD di kota Madiun.
  4. Bagaimanakah kondisi pajak hotel dan restoran yang dihitung dengan Matrik kinerja pajak hotel dan restoran.

Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, maka secara ringkas dapat disimpulkan hal –hal sebagai berikut:

  1. Tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel dan restoran selama tahun  2000 sampai dengan tahun 2004 menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan restoran  yang dilaksanakan sudah efektif dengan nilai rasio rata-rata 1,14% per tahunnya. Secara keseluruhan hipotesis pertama yang menyatakan pemungutan pajak hotel dan restoran sudah dilaksanakan secara efektif dapat diterima.
  2. Tingkat efisiensi pajak hotel dan restoran selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan restoran yang dilaksanakan sudah efisien dengan nilai rasio rata-rata 0,24. Hal ini dibuktikan dengan nilai biaya operasional pemungutan pajak hotel dan restoran dibanding dengan penerimaan yang diperoleh, maka hipotesis yang kedua yang menyatakan bahwa pemungutan pajak hotel dan restoran tidtesisak efisien tidak terbukti.
  3.  3.  Setelah dilakukan perhitungan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah, diperoleh sebagai berikut 0,13% untuk kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah dan 0,12% untuk kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD, maka hipotesis yang menyatakan pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah, terbukti.
  4. Hipotesis yang menyatakan bahwa kondisi pajak hotel dan restoran dalam lima tahun tersebut termasuk dalam kategori berkembang atau bahkan terbelakang sudah terbukti. Dari hasil perhitungan Matrik kinerja pajak hotel dan restoran diperoleh bahwa pada tahun 2001 pertumbuhannya sebesar 0,83 dengan proporsi 0,68 termasuk dalam kategori terbelakang, demikian juga pada tahun 2002 pertumbuhannya sebesar 0,37 dengan proporsi 0,64 juga termasuk dalam kategori terbelakang, sedangkan pada tahun 2003 pertumbuhan pajak hotel dan restoran meningkat menjadi 4,21 dengan proporsi 0,77 termasuk dalam kategori berkembang. Hal ini dikarenakan pada waktu itu telah di benahinya sistem pemungutan, adanya kesadaran wajib pajak dan diadakannya program-program pariwisata.namun pada tahun 2004 kondisi pertumbuhan pajak hotel dan restoran menurun menjadi  –0,56 dengan proporsi 0,53 termasuk dalam kategori terbelakang.

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD

Skripsi Ekonomi~ Kontribusi  Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Wonogiri

Penerangan Jalan Kontribusi  Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kontribusi  Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Penerangan Jalan

Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi pemerintah daerah  pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk dapat melakukan tujuan dari prinsip tersebut, maka kepala  daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri.

Sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan bertanggung jawab atas kepentingan masyarakatnya berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan. Salah satu tolak ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam menjalankan prinsip otonomi daerah adalah dengan melihat besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

  1. Seberapa besar kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri.
  2. Bagaimana perbandingan antara realisasi dan target penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Wonogiri selama tiga tahun (2009-2011)
  3. Seberapa besar kenaikan atau Penurunan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Wonogiri selama tiga tahun anggaran (2009-2011).
  4. Hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Wonogiri.
  5. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak DPPKAD Kabupaten Wonogiri.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

  1. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan dari tahun 2009 dan 2010 yang besarnya sama yaitu sebesar 0,13% sedangkan di tahun 2011 sebesar 0,10%.  Karena adanya penggunaan-penggunaan tenaga listrik yang illegal, sehingga dapat merugikan pemerintah daerah dan juga sulit untuk ditelusuri pajaknya secara adil.
  2. Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan selama tahun anggaran 2009-2011 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Prosentase capaian penerimaan pajak air tanah pada tahun 2009 sebesar 126,44%. Mengalami penurunan  sebesar 121,86% pada tahun 2010, kemudian juga mengalami penurunan di tahun 2011 sebesar 112,64%.
  3. Realisasi dan kontribusi yang dicapai dalam pemungutan pajak penerangan jalan di DPPKAD Kabupaten Wonogiri masih belum optimal karena pemungutan pajak penerangan jalan masih memiliki kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki lagi.

Penerapan kebijakan penjualan secara tunai dan kredit

Skripsi Ekonomi~ Penerapan kebijakan penjualan secara tunai dan kredit pada PT. Ratna jaya mebel

industri mebel Penerapan kebijakan penjualan secara tunai dan kredit Penerapan kebijakan penjualan secara tunai dan kredit industri mebel

Latar Belakang Skripsi 

Penjualan secara tunai atau  cash  yaitu  penjualan yang cara pembayarannya dilakukan secara langsung atau tunai pada saat transakasi penjualan itu dilakukan. Sedangkan penjualan secara kredit yaitu penjualan yang cara pembayarannya dilakukan secara bertahap atau berangsuran dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan, dan penbeli juga memperoleh beban bunga yang harus ditanggung pada setiap pembayarannya.

PT RATNA JAYA MEBEL harus dapat memenuhi kebutuhan konsumen serta meningkatkan mutu penjualannya agar memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian dari masing–masing penjualan yang dilakukan.  Keuntungan yang diperoleh di bidtesisang penjualan adalah dari selisih harga per unit (harga penjualan per unit dikurangi biaya produksi per unit).

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang harus diselesaikan adalah sebagai berikut :

  1. Bagaimana penerapan sistem penjualan secara  tunai, dan penjualan secara kredit pada PT RATNA JAYA MEBEL?
  2. Dengan  system penjualan tunai dan kredit, sistem penjualan mana yang paling menguntungkan bagi PT RATNA JAYA MEBEL?

Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dalam penjualan adalah untuk mencapai volume penjualan tertentu,mendapatkan laba tertentu,dan menunjang pertumbuhan perusahaan. Tujuan yang  hendak  dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menerapkan atau membandingkan antara penjualan tunai dan kredit. Penelitian ini semoga dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan terbaik untuk para pelanggan dalam melakukan penjualannya dan bagi penulis dapat bermanfaat sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa studi, serta memenuhi persyaratan gelar Ahli Madya.

Kesimpulan 

Berdasarkan analisa data penelitian dan pengumpulan data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun 2011 hasil prosentase dari masing-masing penjualan menunjukkan, penjualan tunai 62, 17 % dan penjualan kredit 37, 83 %. Maka sistem penjualan  tunai  pada PT RATNA JAYA MEBEL sebaiknya terus ditingkatkan  karena penjualan  tunai  lebih baik dan menguntungkan perusahaan karena perusahaan bisa langgsung menerima kas, memperoleh laba langsung dari penjualan  dan  juga mengurangi kemacetan perputaran uang.