Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan

Skripsi Ekonomi~ Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Utang Serta Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan

modal-ventura Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan modal ventura

Latar Belakang Skripsi 

Keputusan-keputusan yang dibuat manajer untuk memilih alternatif pemenuhan kebutuhan dana harus sesuai dengan tujuan utama perusahaan untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan (Haryono, 2005).  Salah satu pertimbangan manajemen dalam rangka  pemenuhan kebutuhan dana adalah keinginan pemilik modal sendiri (pemegang saham) untuk dapat tetap menguasai perusahaannya atau mempertahankan control terhadap perusahaan. Memenuhi kebutuhan dana dengan utang tidtesisak akan mengurangi kekuasaan pemegang saham, berbeda dengan pemenuhan kebutuhan dana melalui penerbitan saham baru yang akan mempengaruhi perimbangan kekuasaan pemegang saham lama terhadap perusahaan.

Namun pada penerapannya, seorang manajer memiliki kecenderungan berperilaku untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Hal ini yang menimbulkan konflik keagenan (agency conflict) antara manajer dan pemegang saham. Konflik keagenan tersebut muncul karena adanya pemisahan fungsi antara pemilik dan manajemen yang memiliki dampak negatif yaitu keleluasaan manajemen perusahaan untuk mengoptimalkan laba yang dapat mengarah pada proses mengutamakan kepentingan manajemen sendiri dengan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan (Rahman, 2010). Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mensejajarkan kedudukan manajer dan pemegang saham adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial.

 Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan seperti berikut ini.

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh  terhadap kebijakan utang  pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh kebijakan utang pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

3. Apakah profitabilitas berpengaruh  terhadap kebijakan utang  pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh kepemilikan manajerial dan profitabilitas terhadap kebijakan utang serta pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh kebijakan utang pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk tujuan tersebut penelitian ini menggunakan 90 perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dipilih dengan menggunakan random purposive sampling.  Untuk pengujian data, penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan software komputer statistik SPSS versi 17.0 untuk mengolah data.

Simpulan

Hasil  analisis  data yang telah dilakukan mendasari pengambilan kesimpulan yang dapat dinyatakan seperti berikut ini.

  1. Variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan utang perusahaan, hal ini mengindikasikan bahwa rendahnya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada kebijakan utang perusahaan. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis alternatif pertama dalam penelitian ini tidak diterima atau tidak didukung oleh data.
  2. Variabel kepemilikan manajerial yang dimoderasi kebijakan utang berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, hal ini mengindikasikan bahwa keputusan penggunaan proporsi kebijakan utang yang diambil oleh manajer  lebih banyak menimbulkan risiko dibandingkan manfaat yang diperoleh sehingga berpengaruh negatif  terhadap nilai perusahaan. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis alternatif  kedua  dalam penelitian ini diterima atau didukung oleh data.
  3. Variabel  profitabilitas  berpengaruh negatif  terhadap kebijakan utang perusahaan, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan lebih menyukai penggunaan internal equity daripada penggunaan utang untuk membiayai kegiatan pendanaan perusahaan. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis alternatif  ketiga dalam penelitian ini diterima atau didukung oleh data.
  4. Variabel kebijakan utang berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kebijakan penggunaan utang menyebabkan semakin kecil nilai perusahaan. Variabel moderat yang merupakan interaksi antara kepemilikan manajerial dan kebijakan utang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan utang merupakan variabel pemoderasi. Adanya variabel pemoderasi memperlemah hubungan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan.
Incoming search terms:

Analisis Obligasi Perusahaan Di Indonesia

Skripsi EkonomiAnalisis  Pengaruh Corporate Governance  Terhadap Peringkat Dan Yield Obligasi Perusahaan Di Indonesia

obligasi Analisis Obligasi Perusahaan Di Indonesia Analisis Obligasi Perusahaan Di Indonesia obligasi

Latar Belakang Skripsi 

Jewell dan Livingston (2000) menyatakan bahwa investor menghadapi masalah informasi yang disebabkan beragamnya karakteristik dari penerbit obligasi. Peringkat (rating) obligasi membantu mengurangi masalah informasi tersebut.  Peringkat obligasi (bond rating) memberikan pernyataan yang informatif dan memberikan sinyal tentang probabilitas kegagalan utang suatu perusahaan (Sari, 2004). Peringkat obligasi ini diberikan oleh lembaga yang independen, obyektif, dan dapat dipercaya. Di Indonesia, pemeringkatan obligasi dilakukan  oleh PT PEFINDO dan PT.Moody’s Indonesia.  Selain peringkat, faktor lain yang dipertimbangkan oleh investor obligasi adalah return  obligasi  (Setyapurnama & Noorpratiwi, 2004).  Return  obligasi merupakan hasil yang akan diperoleh investor apabila melakukan investasi pada obligasi.

Return obligasi ini dinyatakan dalam yield.  Bhojraj & Sengupta (2003) dalam penelitiannya menyatakan bahwa peringkat dan  yield  obligasi ditentukan oleh probabilitas bahwa sebuah perusahaan nantinya tidtesisak mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi hutang (default  risk), serta  dari  tingkat penjaminan yang diberikan. Default risk sebuah perusahaan bergantung pada ketersediaan informasi yang kredibel agar evaluasi resiko dapat dilakukan secara akurat, serta biaya keagenan atau agency cost  (termasuk peluang terjadinya aktivitas pengambilalihan aset dan bangunan).  Menurut mereka, mekanisme  corporate governance  dapat mengurangi resiko gagal bayar  (default risk)  dengan cara mengurangi biaya keagenan  (agency cost)  yaitu dengan memonitor kinerja manajemen dan mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dengan kreditur. Sehingga, jika  corporate governance  dapat mengurangi resiko keagenan, maka perusahaan dengan mekanisme pelaksanaan corporate governance yang lebih baik seharusnya memiliki peringkat obligasi yang tinggi dan tingkat  yield yang lebih rendah.

Perumusan Masalah

  1. Apakah variabel-variabel  corporate governance    secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap peringkat dan yield obligasi yang terdaftar di Bursa Efek Surabaya ?
  2. Apakah variabel-variabel corporate governance secara parsial mempunyai pengaruh terhadap  peringkat dan  yield   obligasi yang terdaftar di Bursa Efek Surabaya ?

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh   corporate governance yang diwakili oleh variabel  komite  independen, kepemilikan manajerial, firma auditor 4-besar, kepemilikan institusional  terhadap peringkat peringkat dan yield obligasi perusahaan di Indonesia yang terdaftar dan aktif diperdagangkan di OTC-FIS Bursa Efek Surabaya tahun 2007-2009, dengan menggunakan variabel kontrol leverage dan rasio profitabilitas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dari penelitian yang telah dilakukan tentang  pengaruh  corporate governance  :  Komite Independen, Kepemilikan saham Manajer,  Auditor  Independen 4-Besar, Kepemilikan Institusional, serta variabel kontrol  Leverage  dan  Return on Assets  terhadap  Peringkat  dan  Yield obligasi perusahaan yang  aktif beredar di pasar dan terdaftar di OTC FIS Bursa Efek Surabaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan :

  1. Variabel  Corporate Governance  yaitu Komite Independen, Kepemilikan saham Manajer, Auditor  Independen 4-Besar, Kepemilikan Institusional, serta variabel kontrol  Leverage  dan  Return on Assets  secara simultan berpengaruh terhadap Peringkat Obligasi.
  2. Variabel  Corporate Governance  yaitu Komite Independen, Kepemilikan Saham Manajer, Auditor  Independen 4-Besar, Kepemilikan Institusional, serta variabel kontrol  Leverage  dan  Return on Assets  secara simultan berpengaruh signifikan terhadap yield obligasi

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial :

  1. Komite Independen  berpengaruh positif  terhadap peringkat  obligasi, sehingga kenaikan persentase  komite independen  akan menaikkan peringkat obligasi
  2. Komite Independen berpengaruh negatif  terhadap yield obligasi, sehingga penurunan persentase komite independen akan menurunkan yield obligasi.
  3. Kepemilikan  Saham  Manajer  berpengaruh positif  terhadap peringkat obligasi, sehingga kenaikan persentase kepemilikan  saham manajer akan menaikkan peringkat obligasi.
  4. Kepemilikan Manajerial  tidak berpengaruh  terhadap  yield  obligasi, sehingga kenaikan maupun penurunan persentase kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi yield obligasi.
  5. Auditor  Independen  4-Besar  berpengaruh positif  terhadap peringkat obligasi,  sehingga keberadaan  Auditor  Independen  4-Besar  akan menaikkan peringkat obligasi.
  6. Auditor  Independen  4-Besar  tidak berpengaruh signifikan terhadap  yield obligasi, sehingga ada atau tidaknya keberadaan Auditor  Independen  4-Besar tidak mempengaruhi yield obligasi.
  7. Kepemilikan Institusional  berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi, sehingga kenaikan  persentase kepemilikan institusional  akan menaikkan peringkat obligasi.
  8. Kepemilikan Institusional  berpengaruh  negatif  terhadap  yield  obligasi, sehingga  penurunan  persentase  kepemilikan institusional  akan menurunkan yield obligasi.
  9. Rasio Leverage berpengaruh positif  terhadap peringkat obligasi, sehingga kenaikan rasio leverage akan menaikkan peringkat obligasi.
  10.  Rasio Leverage  berpengaruh  negatif  terhadap  yield  obligasi,  sehingga penurunan persentase rasio leverage akan menurunkan yield obligasi.
  11. Return on Assets berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi, sehingga kenaikan persentase Return on Assets akan menaikkan peringkat obligasi.
  12. Return on Assets  tidak berpengaruh  terhadap  yield  obligasi,  sehingga kenaikan maupun penurunan  persentase  return  on assets  tidak mempengaruhi yield obligasi.
Incoming search terms:

Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Sukoharjo

Skripsi EkonomiAnalisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Sukoharjo  Pada Tahun 2007-2011

pembayaran pajak Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Sukoharjo Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Sukoharjo pembayaran pajak

Latar Belakang Skripsi 

Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan PAD. Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.  PAD merupakan sumber dana yang penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah yang ditujukan untuk kemajuan daerah  (Akhmada, 2008).

Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: provinsi, kabupaten, kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya.

Pemerintah daerah  Kabupaten Sukoharjo melalui  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  (DPPKAD)  berupaya untuk meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Sukoharjo dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada,  salah satunya adalah Pajak Penerangan Jalan.

Perumusan Masalah

  1. Seberapa efektif  penerimaan  Pajak  Penerangan  Jalan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2007-2011?
  2. Seberapa besar kontribusi yang diberikan  Pajak  Penerangan  Jalan terhadap terhadap  Pajak  Daerah di Kabupaten Sukoharjo  tahun 2007-2011?
  3. Apa saja kendala yang muncul dalam meningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sukoharjo?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya efektifitas pemungutan dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo. Analisis dilakukan dengan menghitung realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dengan target yang telah ditentukan untuk menghitung  tingkat efektifitas selama tahun 2007-2011, menghitung prosentase kontribusi pajak penerangan jalan terhadap terhadap pajak daerah untuk masing-masing tahun anggaran.

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil  analisis dan pembahasan penulis menyampaikan kesimpulan bahwa  analisis  efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sudah cukup baik,  Pada tahun 2007 sampai tahun 2009 penerimaan Pajak Penerangan Jalan efektif karena persentase efektivitasnya mencapai 100%. Namun pada tahun 2010 penerimaan Pajak Penerangan Jalan tidtesisak efektif, realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Hal tersebut  diakibatkan karena  terlalu  tinggi target yang ditetapkan.

Sedangkan  kontribusi  penerimaan Pajak  Penerangan Jalan  dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah rata-rata sebesar 63,29%. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan sumber pandapatan daerah yang sangat potensial.

Incoming search terms:

Analisis Kinerja Dan Potensi Pajak Penerangan Jalan

Skripsi EkonomiAnalisis Kinerja Dan Potensi Pajak Penerangan Jalan Di Kota Surakarta

lapor-pajak Analisis Kinerja Dan Potensi Pajak Penerangan Jalan Analisis Kinerja Dan Potensi Pajak Penerangan Jalan lapor pajak

Latar Belakang Skripsi 

Pemerintah  daerah sama halnya dengan pemerintah pusat, mempunyai kepentingan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mengatur dan  mengurus   rumah  tangganya. Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membangun daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab.Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah bersumber pada Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara  dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur,  dan merata  berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menyatakan bahwa daerah  Indonesia  terbagi dalam daerah yang bersifat  otonom.

Otonomi bagi daerah  telah  ditetapkan oleh pemerintah  pusat.  Sejak dilaksanakan otonomi daerah, tiap-tiap daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan daerahnya diantaranya dengan menarik investasi masuk/dengan  pungutan (pajak). Menaikkan pajak bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD dialokasikan salah satunya  untuk  pembangunan infrastruktur  daerah. Namun pada kenyataannya yang terjadi pembangunan infrastruktur daerah masih banyak  yang kurang. Hal ini kebanyakan disebabkan oleh kurangnya dana yang ada dalam PAD dan biasanya dialami oleh daerah yang sedang berkembang seperti  yang pernah terjadi di Kota Surakarta  sehingga daerah tersebut tidtesisak memiliki modal untuk membangun daerahnya. Karena anggaran yang dimiliki relatif terbatas, pemerintah harus membuat perencanaan yang tepat agar dana yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal. Maka dari itu, sangat penting diperhatikan oleh daerah dan sektor mana saja yang akan memberikan efek multiplier yang besar dimana dalam hal ini adalah sektor pajak.

Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, pokok masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

  1. Bagaimana kontribusi  Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD  Kota Surakarta?
  2. Bagaimana kinerja dan potensi Pajak Penerangan Jalan di Kota Surakarta?
  3. Bagaimana tingkat efektivitas (coverage ratio) dan daya Pajak Penerangan Jalan di Kota Surakarta?

Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian  ini adalah menganalisis kinerja dan potensi Pajak Penerangan Jalan di Kota Surakarta selama tahun 2007 hingga tahun 2011. Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan jenis pajak lainnya.

Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis potensi  penerimaan, kemudian efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan daya pajaknya (tax effort) di  Kota Surakarta, dari analisis data yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

  1. Analisis ini menunjukkan bahwa kinerja Pajak Penerangan Jalan di  Kota Surakarta cukup bagus dan potensial, diunjukkan dengan pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan selama 5 tahun terakhir yang cenderung positif dan berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.
  2. Dari analisis ini terlihat bahwa target penerimaan Pajak  Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta belum sesuai dengan potensi riil dari Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kota Surakarta.
  3. Selama dua tahun yaitu dari tahun 2010  hingga tahun 2011,  realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan  belum  melampaui potensi riil penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
  4. Terdapat selisih sebesar Rp 16.424.371.295,00 antara target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta dengan perhitungan potensi penerimaan yang telah dilakukan.
  5. Golongan tarif rumah tangga adalah golongan pelanggan listrik dari PT. PLN Persero APJ Surakarta yang memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan paling besar dibandingkan golongan tarif bisnis dan golongan tarif industri, dengan total potensi selama dua tahun sebesar Rp 29.134.442.782,00.
  6. Hasil perhitungan efektivitas Pajak Penerangan Jalan menunjukan bahwa pemungutan pajak di Kota Surakarta sudah sangat efektif  selama dua tahun terakhir ini, yaitu pada tahun  2010  hingga tahun 2011, sehingga disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak Penerangan Jalan sudah mencapai potensi yang optimal.
  7. Terdapat perbedaan yang signifikan antara target dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di  Kota Surakarta dengan potensi Pajak Pajak Penerangan Jalan.
  8. Hasil pengukuran Daya Pajak (Tax Effort) menunjukan bahwa kemampuan membayar pajak (ability to pay) di Kota Surakarta masih tergolong rendah dan masih sangat perlu ditingkatkan lagi ke depan. Peningkatan kemampuan membayar pajak ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak di masa yang akan datang dalam hal ini khususnya Pajak Penerangan Jalan.
Incoming search terms:

Analisis Kinerja Dan Potensi Pajak

Skripsi EkonomiAnalisis Kinerja Dan Potensi Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Karanganyar

konsumsi masyarakat Analisis Kinerja Dan Potensi Pajak Analisis Kinerja Dan Potensi Pajak konsumsi masyarakat

Latar Belakang Skripsi

Pertumbuhan  ekonomi daerah  yang  tinggi diharapkan dapat mempercepat kegiatan pembagunan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidtesisup masyarakat. Peroses pelaksanaan pembangunan daerah yang bertujuan demi kesejahteraan masyarakat, akan tercapai apabila stabilitas nasional dapat berjalan berkelanjutan. Pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk mendapat aspek pemerataan yang berfungsi mempersempit kesenjangan pendapatan dan mengurangi kemiskinan sehingga meningkatkan asas keadilan. Untuk itu melibatkan peran masyarakat dalam pembangunan  tentu sebuah keharusan, demi menciptakan keharmonisan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Peran pemerintah daerah ditingkatkan agar dalam pembiayaan pembangunan daerahnya tidak hanya tergantung  pada subsidi atau dana alokasi yang diberikan pemerintah pusat. Apabila hal itu terjadi maka secara tidak langsung Pemda telah membatasi pembangunan itu sendiri.

Pembiayaan yang dilakukan pemerintah tidak hanya didapat dari sektor-sektor unggulan ataupun dari pemberdayaan sektor swasta akan tetapi didapat pula dari pungutan yang dilakuan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pungutan tersebut berupa retribusi atau pungutan yang dilakukan secara langsung dan masyarakat dapat secara langsung menerima hasilnya, dan pungutan lainya adalah berupa pajak daerah yang masyarakat tidak dapat secara langsung menikmati pemanfaatanya. Kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah, berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sendiri, diprioritaskan pada penggalian dan mobilisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah disamping dari hasil pajak dan bukan pajak.  Jenis pajak daerah  kabupaten atau kota yang  dipungut antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir  dan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka perumusan masalah penelitian antara lain :

1. Bagaimana kondisi keuangan dilihat dari tingkat kontribusi  pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2005-2009.

2. Bagaimana kinerja pajak penerangan jalan di Kabupaten Karanganyar jika dilihat  dari  rasio proporsi dan rasio pertumbuhan  dalam matrik kinerja pajak penerangan jalan pada tahun 2005-2009.

3. Bagaimana tingkat  potensi  pajak penerangan jalan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2009.

Tujuan Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu ingin mengetahui bagaimana kondisi keuangan kontribusi pajak di daerah Kabupaten Karanganyar.

Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran, antara lain sebagai berikut :

1. Kinerja Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Karanganyar

a. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun cenderung menurun dari tahun ke tahun.  Kontribusi terbesar pada tahun 2005 mencapai 35,43% selanjutnya pada tahun 2006 menurun menjadi 29,02%, pada tahun 2007 naik menjadi 31,17% dan tahun 2008 sebesar 31,46 dan kontribusinya kembali menurun pada tahun 2009 yang hanya sebesar 29,65%. Untuk analisis trend dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan diprediksi akan mengalami peningkatan jumlah penerimaan pajak penerimaan pajak penerangan jalan.

b. Kinerja pajak penerangan jalan pada tahun 2009 adalah potensial dengan tingkat pertumbuhan 0,20 dan proporsi 6,42. Dalam kurun waktu 5 tahun kinerja pajak penerangan jalan yang terburuk adalah tahun 2009. Karena pada tahun  2005-2008 kinerja pajak penerangan  jalan kinerjanya adalah prima. Pada tahun 2009 tidak hanya pajak penerangan jalan yang mengalami penurunan kinerja. Pos pajak lain dalam tahun tersebut kinerjanya adalah terbelakang hal tersebut dikarenakan tingkat proporsi dan pertumbuhan <  1. Penurunan  tersebut dikarenakan penerimaan pedapatan tahun ini lebih kecil daripada tahun sebelumnya.

c. Pajak penerangan jalan berdasarkan  collection ratio  pada tahun 2005 sebesar 104,77%, tahun 2006 sebesar 101,26%, 2007 sebesar 115,73% dan 2008 sebesar 113,18%  artinya sangat efektif pada tahun 2009 sebesar 99,09% tidak efektif, artinya berdasarkan raiso pengumpulan  dari 2005-2008 pajak penerangan jalan telah mencapai target yang ditetapkan karena > 100%. Sedangkan pada tahun 2009 menurun < 100% artinya penerimaan pajak tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan.

d. Rasio pertumbuhan pajak penerangan  jalan pada tahun 2005 sebesar 0,13, tahun 2006 sebesar 0,09, tahun 2007 sebesar 0,33, tahun 2008 sebesar 0,14 dan pada tahun 2009 sebesar  -0,02. Selama kurun waktu 2005-2008, pertumbuhanya positif  artinya pendapatan yang diterima pada tahun tersebut lebih besar dari tahun  sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2009 pertumbuhan pajak penerangan jalan negatif artinya pandapatan pada tahun 2009 lebih kecil daripada tahun sebelumnya atau terjadi penurunan penerimaan pendapatan pajak penerangan jalan.