Analisis Audit Expectation GAP Pada Pemerintah Daerah

Skripsi Ekonomi ~ Analisis Audit Expectation GAP Pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sragen)

akuntansi (1) Analisis Audit Expectation GAP Pada Pemerintah Daerah Analisis Audit Expectation GAP Pada Pemerintah Daerah akuntansi 1

 Latar Belakang Skripsi 

Laporan keuangan merupakan perwujudan dari pelaksanaan Laporan keuangan yang pada dasarnya merupakan asersi atau pernyataan pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain,yaitu para pemangku kepentingan yang ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah.  Pemerintah daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan laporan keuangan pemerintah daerah kepada pemangku kepentingannya.  Pemangku kepentingan yang utama adalah masyarakat dan dewan legislatif daerah (DPRD). Permasalahan akuntabilitas publik bisa muncul apabila pemerintah daerah tidtesisak mampu menyajikan informasi mengenai laporan keuangan secara relevan, handal,sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat sebagai konstituennya (Mahmudi, Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah oleh banyak pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.  keuangan publikasian tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan pembaca dan pengguna Jika laporan keuangan yang dipublikasikan buruk, artinya laporantersebut dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga di dalamnyamengandung kesalahan yang material dalam penyajian angka, tidak disusun sesuai dengan standar pelaporan, dan tidak tepat waktu dalam penyampaiannya.  Laporan keuangan yang buruk menyebabkan pengguna laporan keuanganmemperoleh informasi yang salah dan menyesatkan (Mahmudi, 2007).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkewajiban melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Mahmudi (2007) menambahkan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat (opini) atas kewajaran laporan keuangan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat audit expectation gap antara auditor pemerintah (BPK) pengguna laporan keuangan pemerintah dilihat dari sisi peran auditor?

2. Apakah terdapat audit expectation gap antara auditor pemerintah (BPK) pengguna laporan keuangan pemerintah dilihat dari sisi independensi auditor?

3. Apakah terdapat audit expectation gap antara auditor pemerintah (BPK) pengguna laporan keuangan pemerintah dilihat dari sisi pengetahuan audit?

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris mengenai audit expectation gap di antara auditor pemerintah (BPK) dan pengguna  laporan keuangan pemerintah daerah mengenai peran auditor, independensi auditor, dan pengetahuan audit.

Simpulan

Hasil pengujian terhadap hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat  audit expectation gap  antara auditor pemerintah (BPK) dan pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu anggota DPRD, pegawai DPPKAD dan masyarakat pembayar pajak daerah dilihat dari sisi peran

Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat  audit expectation gap  antara auditor pemerintah (BPK) dan pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu anggota DPRD, pegawai DPPKAD dan masyarakat pembayar pajak daerah dilihat dari sisiindependensi auditor.Hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapatdisimpulkan bahwa terdapat  audit expectation gap  antara auditor pemerintah (BPK) dan pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu anggota DPRD, pegawai DPPKAD dan masyarakat pembayar pajak daerah dilihat dari sisipengetahuan audit.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terhadap indikator dalam variabel-variabel penelitian terlihat bahwa kurangnya pengetahuan audit dari pengguna laporan keuangan pemerintah daerah menyebabkan eksistensi  audit expectation

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *